Langsung ke isi
Kamis, 12 November 2026 · Yang lagi ramai hari iniPedoman · Koreksi
HIBURAN · OLAHRAGA · WARGA
Politik

Ramai Kabar Gibran Mundur dari Wapres: Benar, tapi Ada Konteks yang Perlu Dibaca

Gibran Rakabuming Raka, potret calon wakil presiden Indonesia 2024
Foto: Komisi Pemilihan Umum RI / Wikimedia Commons (domain publik)
Intinya dulu

Kabar Wapres Gibran Rakabuming Raka mau mundur memang benar: Istana mengonfirmasinya Selasa sore. Tapi yang dikonfirmasi adalah niat, dan Presiden Prabowo disebut tidak menolaknya.

Ceritanya

JAKARTA – Kabar yang beredar sejak pagi akhirnya dikonfirmasi Istana pada Selasa (10/11/2026) sore. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026) sore.

Kabar dari Istana, 10 November 2026

Pertemuan
Selasa pagi, kurang lebih 2,5 jam
Disampaikan oleh
Mensesneg Prasetyo Hadi
Konteks
Dinamika keputusan di MK dan MA
Status
Niat mundur; keputusan akhir belum diumumkan
Sumber: bahan tim, CNBC Indonesia, ANTARA

Jadi, benar atau gorengan?

Benar, dengan catatan. Menurut Prasetyo, dalam pembicaraan itu Gibran menyatakan niat untuk mengundurkan diri karena menghadapi dinamika yang berkembang terkait keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).

Catatannya: yang dikonfirmasi adalah niat yang disampaikan Gibran kepada Presiden dalam pertemuan kurang lebih 2,5 jam, bukan keputusan pemberhentian yang sudah diumumkan.

Kabar Presiden menolak? Itu yang diluruskan

Prasetyo juga meluruskan kabar bahwa Presiden menolak niat tersebut. Menurut dia, tidak benar Presiden menyampaikan penolakan dalam pertemuan itu.

ANTARA melaporkan, Prasetyo menyebut Presiden banyak memberikan saran-saran dalam pertemuan itu. Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang ia miliki melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Potret resmi Mensesneg Prasetyo Hadi
Potret resmi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Foto arsip. Foto: Ryuji takeda / Wikimedia Commons (domain publik)

Soal DPR, Istana bilang apa?

Prasetyo juga ditanya soal Hak Menyatakan Pendapat DPR. Ia menyebutnya sebagai proses politik. “Kami tentu saja menghormati,” kata dia, seperti dikutip CNBC Indonesia.

Konteks: kenapa MK dan MA disebut

Prasetyo menyebut dinamika terkait keputusan di MK maupun di MA sebagai latar niat mundur itu, tanpa merinci putusannya dalam kutipan yang dilaporkan media.

Suara.com melaporkan, dokumen yang dimaksud berkaitan dengan bukti pendidikan setara SMA, dan Gibran meminta tetap menjabat selama proses pembuktian itu berjalan.

Kalau benar mundur, siapa yang mengganti?

Konstitusi sudah mengatur bila kursi wakil presiden kosong. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”

Sampai sekarang belum ada nama calon yang disebut Istana.

Yang belum jelas

Hingga artikel ini disusun, belum ada pengumuman resmi apakah Presiden menerima pengunduran diri tersebut, apakah surat pengunduran diri telah diserahkan secara formal, dan kapan keputusan akhir diambil. Belum ada pula pernyataan langsung dari Gibran maupun Prabowo yang dikutip media. Selama belum ada kekosongan jabatan yang ditetapkan, mekanisme pengisian di MPR juga belum berlaku.

Metode dan foto arsip

Metode: naskah disusun dari bahan tim redaksi dan keterangan pers Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagaimana dilaporkan CNBC Indonesia, ANTARA, CNN Indonesia, Katadata, dan Suara.com, ditambah teks UUD 1945 dari JDIH Kementerian Keuangan. Redaksi tidak menghadiri konferensi pers dan tidak mewawancarai Gibran maupun Prabowo. Media yang dirujuk berbeda dalam menyebut lokasi pertemuan pagi itu, sehingga lokasinya tidak ditulis di artikel ini. Isi lengkap putusan MK dan MA yang disebut Prasetyo tidak diuraikan karena belum dicek dari dokumen resmi.

Semua foto adalah foto arsip berlisensi bebas atau domain publik dari Wikimedia Commons, bukan dokumentasi peristiwa 10 November 2026.

Transparansi artikel

Jejak sumber

Artikel ini merupakan kompilasi bahan dari tim dan sumber terbuka, bukan liputan langsung atau wawancara redaksi di Istana.

Panel ini tidak menyatakan bahwa sumber telah diperiksa ulang setelah artikel terbit. Baca pedoman editorial dan koreksi.

Sumber: CNBC Indonesia, CNBC Indonesia, CNN Indonesia, ANTARA, Suara.com, JDIH Kementerian Keuangan.

Bagikan berita ini
WhatsApp
Ada yang keliru di berita ini? Kirim koreksi lewat halaman Koreksi. Kami memperbaiki dan mencatat setiap koreksi.

Baca juga